• Ikuti kami : Facebook Jurnal3 Twitter Jurnal3 Google+ Jurnal3 Feedburner Jurnal3
Terkait skandal dana Jasa Pungut di Pemkot Surabaya

LIRA Jatim: Kapolda harus berani periksa Bambang DH

Rabu, 31 Juli 2013 / 14:05 WIB | Bagikan artikel ke Facebook anda
Dibaca 719 kali

gratifikasi-japungJURNAL3 | Surabaya – Pasca bebasnya terpidana Musyafak Rouf, desakan untuk memeriksa mantan walikota Surabaya, Bambang DH terkait kasus Jasa Pungut (japung) makin keras disuarakan. Kini desakan serupa datang dari DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jatim.

Plt Gubernur LIRA Jatim, Irham Maulidy, kepada Jurnal3, Rabu (31/07/2013), mendesak Polda Jatim untuk tidak menerapkan hukum dengan gaya tebang pilih.

“LIRA mencermati kasus ini sudah cukup lama. Penahanan tiga pejabat Pemkot yang kini sudah menjalani proses hukum di tahanan, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok pemimpinnya. Kami mendesak kepada Kapolda Jatim untuk bertindak tegas,” ujar Irham.

LIRA, lanjut Irham, mengaku mengikuti perkembangan kasus gratifikasi senilai Rp 720 juta tersebut. Bahkan, dari pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Polda Jatim dulu, tidak pernah ada pernyataan resmi dari Polda soal peranan Walikota Surabaya (saat itu) dalam kasus ini.

“Kepada Kapolda Jatim, LIRA mendukung langkah-langkah hukum yang tegas dan profesional. Siapapun yang terindikasi terlibat atau bersalah wajib ditindak, termasuk dugaan keterlibatan Bambang DH,” tegas Irham.

Seperti diberitakan, mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono kini jadi perhatian menyusul bebasnya terpidana kasus gratifikasi Jasa Pungut (japung) Musyafak Rouf, Senin (29/07/2013). Calon gubernur Jatim dari PDIP itu disebut-sebut tahu banyak soal kasus gratifikasi itu.

Bahkan, bebasnya Musyafak dinilai menjadi momentum tepat bagi Kapolda Jatim untuk menandatangani Surat Perintah Penyidikan (sprindik) untuk Bambang DH.

Hal itu diungkapkan oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), yang ingin melihat Kapolda Jatim yang baru punya keberanian untuk menerbitkan sprindik kepada Bambang DH.

Bambang DH sendiri dalam berbagai kesempatan sudah menjelaskan kalau ada motif lain di balik kasus gratifikasi japung ini, termasuk upaya beberapa pihak yang ingin menyeretnya dalam persoalan hukum.

‚ÄúSebagai orang partai, kepekaan saya sudah dilatih. Ada upaya oknum tertentu untuk menyeret saya masuk dalam persoalan hukum. Memang saya belum bisa membuktikan, tapi kepekaan saya sudah terlatih,” ujar Bambang DH, beberapa waktu lalu.

Skandal gratifikasi Japung ini muncul pada September 2007 saat Musyafak menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya. Dia menghubungi Muhlas Udin (Asisten II) agar mengingatkan walikota yang saat itu dijabat BDH. Intinya meminta uang jasa pungut dari pajak daerah sebesar Rp 470 juta untuk DPRD karena mendekati Hari Raya Idul Fitri.

Permintaan itu disetujui Bambang secara lisan. Pada 4 Oktober 2007, Muhlas Udin menyerahkan uang Rp 470 juta kepada Musyafak di ruang kerjanya. Terdakwa meminta uang tambahan lagi dan dikabulkan sebesar Rp 250 juta. Pembahasannya dilakukan bersama mantan Kepala Bagian Keuangan Purwito.@rizalhasan